MBN/PULANG PISAU/KAL-TENG –
DPRD Kabupaten Pulang Pisau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD serta pembahasan infrastruktur sub kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPD, Senin 8/6/2026.
Rapat yang dipimpin pimpinan DPRD itu dihadiri Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Pulang Pisau.
Dalam rapat tersebut disampaikan capaian membanggakan: Kabupaten Pulang Pisau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan/BPK untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024. 
Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemkab dan dukungan DPRD. Menurutnya, raihan WTP ini bukan sekadar predikat, tapi cerminan kerja keras bersama menjaga akuntabilitas.
“Alhamdulillah, untuk kesebelas kalinya Pulang Pisau mendapat WTP. Ini bukti komitmen kita bersama, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Tapi WTP ini harus kita jadikan motivasi, bukan untuk berpuas diri,” tegas H Ahmad Jayadikarta.
Terkait APBD 2025, rapat paripurna juga menyampaikan data realisasi anggaran. Total anggaran daerah sebesar Rp1,152 triliun lebih. Realisasi pendapatan mencapai 94,36%, realisasi belanja 94,26%. Sementara untuk belanja modal, realisasinya sudah 100% terlaksana.
“Belanja modal 100% berarti pembangunan fisik, infrastruktur, dan pengadaan aset sudah sesuai target. Ini langsung dirasakan masyarakat,” lanjut Wabup.
Pada sesi infrastruktur sub kebencanaan, DPRD dan BPD membahas penguatan mitigasi bencana. Pulang Pisau yang rawan banjir dan karhutla diminta menyiapkan langkah antisipasi lebih matang agar dampaknya bisa diminimalisir.
DPRD berharap, dengan raihan WTP dan realisasi anggaran yang baik, pelayanan publik dan pembangunan di Pulang Pisau semakin meningkat demi kesejahteraan masyarakat.(Ron)