PONTIANAK, 6 Agustus 2025
Di tengah sorotan atas konflik agraria yang terus mencuat di Kalimantan Barat, Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) Kalimantan Barat bersama Dewan Pimpinan Desa (DPDes) ARUN Teluk Bayur, Kepala Desa Teluk Bayur, serta sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Pontianak, menggelar pertemuan terbuka untuk mendiskusikan berbagai persoalan masyarakat terkait tanah dan ruang hidup mereka.
Diskusi berlangsung hangat di Kopi Asiang, Jalan Ahmad Yani 2, Kota Pontianak, dan menghadirkan perwakilan mahasiswa dari berbagai institusi pendidikan tinggi, yakni :
- Koordinator Wilayah Kalbar BEM Seluruh Indonesia (BEM SI)
- Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Pontianak
- Ketua BEM Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)
- Ketua BEM Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar (UNU Kalbar)
- Ketua BEM Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia (IBEI) Pontianak
- Ketua BEM Akademi Farmasi Yarsi Pontianak
- Ketua BEM STIKes Yarsi Pontianak
- Ketua BEM Polita Kalbar
Pertemuan ini dibuka oleh Muhammad Jimi Rizaldi, A.Md.,S.ST.,M.T.,MCE.,CPLA, selaku pengurus DPD ARUN Kalbar. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai dinamika konflik agraria yang menimpa masyarakat pedesaan, khususnya di Kabupaten Ketapang. Ia menegaskan bahwa banyak warga mengalami kehilangan hak atas tanah mereka akibat lemahnya perlindungan negara dan masih maraknya praktik perampasan lahan oleh korporasi besar.
“Masalah agraria di Kalbar bukan hanya masalah petani, ini adalah masalah kita bersama. Ketika rakyat kehilangan tanah, mereka kehilangan masa depan.” ujar Jimi tegas.
Binsar Tua Ritonga, selaku Ketua DPD ARUN KALBAR, turut menyampaikan kondisi sosial masyarakat di desa-desa yang terdampak konflik. Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa dan pemuda untuk turut serta menjadi garda terdepan dalam perjuangan rakyat.
Sementara itu, Suarmin Boyo, Kepala Desa Teluk Bayur, bersama tokoh masyarakat Andikusmiran, mengajak langsung para aktivis mahasiswa untuk turun melihat dan amenyaksikan realitas pahit yang dialami warganya.
“Kami tidak ingin cerita ini berhenti di Pontianak. Kami ingin para mahasiswa datang ke desa, melihat langsung, dan menjadi saksi hidup penderitaan rakyat kecil yang hak-haknya dirampas,” ungkap Suarmin penuh harap.
Andikusmiran juga mengatakan bahwa permasalah yang terjadi di Desa kami ini sudah sejak tahun 1991.
Pertemuan ini menandai langkah awal sinergi strategis antara organisasi rakyat, pemerintah desa, dan gerakan mahasiswa untuk mendorong penyelesaian konflik agraria secara adil dan bermartabat di Ketapang Kalimantan Barat. Kesepakatan awal mencuat bahwa akan ada agenda lanjutan berupa penentuan sikap dan konsolidasi advokasi hukum yang lebih terarah dan masif.