
Ketua ARUN DPDes Teluk Bayur, Andi Kusmiran, menyampaikan bahwa masyarakat tidak menolak kehadiran aparat negara, namun berharap keberadaan tersebut benar-benar mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Kami menghormati tugas Polri, termasuk Brimob. Namun, masyarakat berharap kehadiran aparat juga dirasakan langsung di lingkungan perkampungan warga, terutama di tengah situasi konflik agraria yang sedang kami hadapi,” ujarnya.
Menurut Andi, masyarakat Desa Teluk Bayur saat ini tengah berupaya mempertahankan dan memperjuangkan alas hak atas lahan yang diklaim sebagai tanah masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran aparat di kawasan perusahaan dinilai perlu disertai dengan komunikasi yang terbuka agar tidak memunculkan kesan keberpihakan kepada salah satu pihak.
Warga juga berharap agar Polri melakukan evaluasi terhadap pola penugasan Brimob di wilayah tersebut, termasuk kejelasan status dan tujuan keberadaan personel di area perusahaan, serta mekanisme patroli di lokasi-lokasi lahan yang menjadi objek sengketa.
“Kami ingin situasi tetap kondusif dan tidak ada pihak yang merasa terintimidasi. Harapan kami, Polri hadir sebagai penengah yang adil dan menjaga keamanan seluruh warga tanpa kecuali,” tambahnya.
Masyarakat Desa Teluk Bayur menegaskan bahwa aspirasi ini disampaikan sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendorong penyelesaian konflik agraria secara damai, dialogis, dan berkeadilan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Prakarsa Tani Sejati maupun kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan dan status kehadiran personel Brimob di kawasan perusahaan tersebut.
