MBN // Ketapang // Kalbar — Kamis 24 September 2026 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Marau kembali melakukan sosialisasi terkait rencana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sebelumnya sempat terhenti menyusul kejadian keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di Kecamatan Marau pada 5 Februari 2026.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang diwakili Sekcam Marau Esaw Londong, sejumlah kepala desa, perwakilan sekolah, serta pihak kesehatan dari Puskesmas Marau.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan SPPG untuk kembali melaksanakan program MBG bagi para siswa sekaligus menyampaikan berbagai evaluasi dan perubahan yang telah dilakukan pascakejadian sebelumnya.
Ketua SPPG Kecamatan Marau, Fery Hizkiya Hanring, dalam pemaparannya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang sebelumnya menimpa para siswa.
“Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas musibah yang menimpa anak-anak kita di tengah proses belajar mengajar. Kemudian saya juga ingin sedikit memaparkan perubahan dan evaluasi kinerja di lapangan untuk lebih meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” ujar Fery.
Menurutnya, pihak SPPG telah melakukan sejumlah evaluasi, termasuk perubahan mekanisme pengelolaan makanan, penataan struktur bangunan, serta penambahan fasilitas yang dinilai dapat menunjang aktivitas para relawan agar proses pengolahan makanan dapat berlangsung lebih steril dan memperhatikan kebersihan.
Program MBG sendiri diharapkan dapat kembali memenuhi kebutuhan gizi para siswa sehingga mendukung pertumbuhan, kesehatan, serta aktivitas belajar mereka.
Namun, dalam forum tersebut, persoalan keamanan makanan dan mekanisme distribusi menjadi perhatian utama dari pihak sekolah.
SEKOLAH USULKAN KESEPAKATAN DAN MEKANISME DISTRIBUSI
Sejumlah perwakilan sekolah menyampaikan masukan agar pelaksanaan MBG ke depan tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan, tetapi juga memiliki mekanisme koordinasi dan tanggung jawab yang jelas antara SPPG, sekolah, pemerintah desa maupun pihak terkait lainnya.
Kepala SDN 01 Marau, Arwani, bersama Kepala SDN 24 Marau dan juga hampir semua perwakilan masing-masing Sekolah menyampaikan beberapa usulan.
Pertama, pihak SPPG diharapkan membuka forum kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan para kepala sekolah sebagai bentuk kejelasan mekanisme pelaksanaan program.
Kedua, terkait distribusi makanan, pihak sekolah mengusulkan agar pengiriman dapat dilakukan dengan sistem yang lebih terorganisir, termasuk pemisahan dalam setiap lima kotak makanan sehingga pengambilan dapat dilakukan oleh perwakilan siswa dari masing-masing kelas.
Usulan tersebut dinilai dapat membantu guru agar tetap fokus menjalankan proses pembelajaran dan tidak terlalu terbebani dengan teknis pembagian makanan.
Ketiga, pihak sekolah mengusulkan agar makanan yang telah selesai diproses diberikan segel sebelum dikirim ke sekolah.
Segel tersebut baru dibuka setelah makanan diterima dan akan diberikan kepada siswa. Menurut pihak sekolah, mekanisme tersebut diperlukan sebagai salah satu bentuk pengamanan untuk mencegah kemungkinan adanya tindakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Keempat, sekolah juga meminta agar SPPG menghadirkan ahli gizi yang tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan di bidang gizi, tetapi juga mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua siswa.
Ahli gizi tersebut diharapkan dapat melakukan kunjungan secara bergilir ke sekolah-sekolah di Kecamatan Marau sehingga edukasi mengenai makanan bergizi dan pola konsumsi anak dapat dipahami secara langsung oleh pihak sekolah maupun orang tua.
KADES SUKAKARYA SOROTI TANGGUNG JAWAB SPPG
Sementara itu, Kepala Desa Sukakarya, Harsoyo, turut memberikan masukan sekaligus kritik terkait penanganan apabila kembali terjadi persoalan dalam pelaksanaan program MBG.
Harsoyo menekankan pentingnya kecepatan respons dan kejelasan tanggung jawab dari pihak SPPG apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Untuk pihak SPPG agar kiranya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ke depannya pihak SPPG lebih cepat tanggap dan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi, bukan dibebankan kepada unsur pemerintahan dan juga pihak sekolah,” tegas Harsoyo.
Menurutnya, pihak SPPG juga perlu memberikan penjelasan secara langsung kepada para orang tua siswa sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG.
“SPPG juga seharusnya bisa memberikan penjelasan secara langsung dalam bentuk sosialisasi kepada orang tua murid sebagai bentuk tanggung jawab,” tambahnya.
EVALUASI JADI KUNCI SEBELUM MBG KEMBALI BERJALAN
Setelah pemaparan dari pihak SPPG, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penyampaian saran dari para peserta, terutama perwakilan sekolah yang nantinya akan menjadi salah satu pihak yang berhadapan langsung dengan pelaksanaan program MBG di lapangan.
Berbagai masukan tersebut menunjukkan bahwa rencana pengoperasian kembali program MBG di Kecamatan Marau tidak hanya membutuhkan kesiapan dapur dan fasilitas pengolahan makanan, tetapi juga membutuhkan mekanisme pengawasan, distribusi, komunikasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Dengan adanya evaluasi pascakejadian 5 Februari 2026, para pihak berharap pelaksanaan MBG berikutnya dapat berjalan lebih tertib, higienis, transparan, dan mengutamakan keamanan serta kesehatan para siswa sebagai penerima manfaat program.
Pelaksanaan kembali MBG di Kecamatan Marau kini menjadi perhatian berbagai pihak. Terutama bagaimana perubahan sistem yang dipaparkan SPPG tersebut nantinya benar-benar dapat diterapkan secara konsisten ketika program kembali berjalan di sekolah-sekolah. LD
