MBN// KOTA KOMBA//MANGGARAI TIMUR//NTT– Kritik tajam terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok Manggarai Timur terus disuarakan oleh kalangan akademisi. Kali ini, sorotan datang dari Teridius Balang, mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora (FHSH) Universitas Flores, yang menyoroti tumpulnya peran wakil rakyat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di pedesaan.
Teridius secara terbuka menyentil kinerja anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota Komba. Ia menilai, kondisi jalan kabupaten di Kampung Waruna’u, Desa Ranakolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang belum pernah tersentuh aspal hingga saat ini adalah bukti nyata lemahnya pengawalan aspirasi di tingkat legislatif.
“Saya mendesak DPRD Dapil V untuk segera menyuarakan keresahan masyarakat ini. Jangan hanya sibuk menggarap suara pada saat kampanye, tetapi jalankan tugas pokok Anda untuk menyuarakan aspirasi rakyat setelah terpilih,” tegas Teridius dalam pernyataannya, Sabtu (01/05/2026).
Kondisi “Sungai Batu” di Waruna’u
Dalam keterangannya, Teridius memaparkan bahwa sejak Kabupaten Manggarai Timur berdiri, warga di Kampung Waruna’u seolah dianaktirikan dari kemajuan infrastruktur. Jalan kabupaten yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas kini dalam kondisi memprihatinkan, menyerupai sungai kering yang dipenuhi bebatuan tajam.
“Sebagai mahasiswa yang berasal dari Manggarai Timur, saya merasa sangat sedih melihat kondisi di lapangan. Pemerintah terkesan menutup mata dan telinga, membiarkan jalan di Kampung Waruna’u ini hanya berhimpunkan batu tajam yang menyulitkan warga. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera diakhiri,” imbuhnya.
Tuntutan Aksi Nyata Pemerintah
Melalui momentum ini, Teridius mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan survei dan penganggaran pengaspalan di Desa Ranakolong tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi membutuhkan janji-janji politik atau retorika manis, melainkan aksi nyata di lapangan.
“Kami butuh kepastian kapan jalan ini akan dikerjakan. Jangan biarkan masyarakat Waruna’u terus menderita akibat akses yang tidak layak. DPRD dan Pemda harus bersinergi untuk segera mewujudkan pengaspalan di wilayah ini agar keadilan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat NTT, khususnya di Manggarai Timur,” pungkasnya.
