Pidato Presiden Prabowo Subianto menjadi alarm keras bagi para pengusaha besar, aparat, dan pejabat negara. Presiden secara terbuka menyebut adanya praktik melawan hukum di sektor perkebunan dan pertambangan, yang selama ini merugikan rakyat dan negara.
Fakta yang diungkap Presiden sungguh mencengangkan :
Ribuan perusahaan perkebunan membuka kebun di kawasan hutan lindung, menyembunyikan data luas kebun, bahkan menolak panggilan resmi BPKP.
3,1 juta hektare lahan sawit kini kembali ke negara, bagian dari potensi 5 juta hektare kebun bermasalah.
Ada putusan pengadilan inkrah 18 tahun lalu yang tidak pernah dijalankan aparat penegak hukum.
1.063 tambang ilegal diperkirakan menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp 300 triliun.
Peringatan Presiden kepada para jenderal TNI-Polri dan purnawirawan adalah isyarat bahwa masalah ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut integritas penegakan hukum di Indonesia.
Sekretaris DPD ARUN Kalbar, Muhammad Jimi Rizaldi, A.Md.,S.ST.,M.T.,MCE.,CPLA, menilai pidato ini sebagai momentum besar.
“Pidato ini adalah keberanian Presiden untuk berdiri di sisi rakyat. ARUN Kalbar akan ikut mengawal agar fakta yang diungkap tidak berhenti hanya di pidato, tetapi benar-benar diwujudkan dalam penindakan,” tegasnya.
Selain menjadi Pengurus ARUN Kalbar, Jimi juga aktif sebagai Dosen di Politeknik Negeri Ketapang, Kepala Divisi Pendidikan dan SDM DPD Persatuan Orang Melayu, juga pernah aktif di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
Presiden Prabowo telah membuka jalan. Kini, tantangan terbesar adalah memastikan aparat penegak hukum dan institusi negara benar-benar bekerja atas nama rakyat, bukan atas nama oligarki.