MBN|PULANG PISAU,Kalteng – Untuk pertama kalinya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI turun langsung ke Kabupaten Pulang Pisau untuk mengawal penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari perspektif hak asasi manusia.
Koordinasi ini digelar pada Kamis, 12 November 2025, pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Bupati Pulang Pisau, dihadiri Sekda Pulang Pisau Toni Harisinta bersama Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM RI, Gatot Kristanto, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Karhutla Bukan Sekadar Bencana Lingkungan
Gatot Kristanto menegaskan, Komnas HAM memperdalam kasus ini karena dampak karhutla sangat luas terhadap sendi kehidupan masyarakat.
“Karena karhutla ini berdampak begitu luas terhadap sendi-sendi kehidupan. Tanggung jawab pemerintah adalah memenuhi hak asasi manusia, baik kesehatan, rasa aman, pangan, maupun pendidikan,” ujar Gatot.
Ia menyebut pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan sinkronisasi dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan pasca kebakaran.
“Yang kita harapkan kehidupan masyarakat bisa kembali lagi dalam situasi yang lebih baik, terutama anak-anak sekolah,” tambahnya.
Dari data yang dihimpun, kondisi pangan di Pulang Pisau surplus. Namun, aspek kesehatan, kualitas lingkungan hidup yang sehat, serta peralatan monitoring masih menjadi pekerjaan rumah. Kabupaten saat ini belum mampu memonitor 8 kecamatan dengan peralatan yang ada.
“Kabupaten perlu dukungan yang lebih besar. Ini sudah kami koordinasikan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Trauma Satu Kabupaten
Sorotan utama Komnas HAM adalah trauma psikologis, terutama pada anak-anak.
“Para penyintas saya rasa satu kabupaten ini penyintas semua, terdampak semua, pasti trauma. Karena rasa aman itu kan terganggu, tidur juga tidak nyenyak, tiba-tiba terbakar,” kata Gatot.
Menurutnya, pemulihan orang dewasa jauh lebih cepat dibanding anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak perlu trauma healing dan edukasi untuk bersahabat dengan bencana, termasuk SOP yang jelas saat kabut asap terjadi: harus kemana dan menghubungi siapa.
Suara dari Pemkab ‘Kebun Habis, Sekolah Tutup’
Menanggapi hal itu, Sekda Pulang Pisau Toni Harisinta menyambut positif kehadiran Komnas HAM. Ia menyebut ini momentum penting karena karhutla bukan lagi bencana musiman, melainkan rutinitas.
“Ini kan baru pertama kali terjadi ada kunjungan dari Komnas HAM. Karena mereka melihat dampak dari karhutla ini sangat berdampak luas,” ujar Toni.
Ia merinci dampak yang dirasakan warga. Pertama, rasa aman hilang karena warga was-was setiap hari. Kedua, hak untuk berusaha hilang karena kebun karet dan kebun warga terbakar. Ketiga, hak atas pendidikan terganggu karena banyak sekolah tutup dan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Keempat, hak atas kesehatan juga terganggu.
“Artinya pendidikan tidak berjalan maksimal, optimal. Ini mereka mengumpulkan data dari kita dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Untuk pemulihan, Pemkab Pulang Pisau telah menyampaikan usulan konkret kepada Komnas HAM untuk diteruskan ke pemerintah pusat, antara lain bantuan benih dari APBN untuk kebun masyarakat yang terbakar, serta perhatian khusus untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Ini bencana apa rutin? Kalau bencana kan sekali-sekali, 20 tahun sekali. Ini 3 tahun sekali. Ini yang kita harapkan ke depan bukan lagi rutinitas,” tegas Toni.
Dengan adanya pendampingan dari Komnas HAM, diharapkan penanganan karhutla di Pulang Pisau tidak hanya soal pemadaman api, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pemulihan yang berkelanjutan.(ron)