Oleh :
Muhammad Jimi Rizaldi, A.Md.,S.ST.,M.T.,MCE.,CPLA (Dosen dan Aktivis Masyarakat)
Sebagai Sekretaris DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Barat, saya merasa perlu memberikan penjelasan yang seimbang dan lurus terkait isu-isu yang berkembang ditengah masyarakat, khususnya anggapan bahwa ARUN meresahkan warga atau lainnya.
Pertama, penting untuk dipahami bahwa ARUN adalah organisasi advokasi nasional yang resmi dan kredibel. ARUN dipimpin oleh:
Dr. Bob Hasan, SH.,MH
Anggota Komisi III DPR RI dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
Beliau merupakan Ketua Umum DPP ARUN.
Di tingkat pusat, ARUN juga beranggotakan berbagai tokoh yang menjadi tokoh penting nasional, di antaranya:
- Menteri Republik Indonesia,
- Ketua Komisi Kejaksaan Agung,
- Ketua Komisi DPR RI,
- Komisaris BUMN,
- Para praktisi hukum, akademisi, dan tokoh bangsa lainnya.
Ini menunjukkan bahwa ARUN bukan organisasi sembarangan, melainkan wadah advokasi yang berdiri di atas landasan hukum, integritas, dan kepentingan rakyat.
Apakah ARUN itu Memprovokasi Masyarakat atau malah sebaliknya, Masyarakat justru mendapat Edukasi?
Sebagian masyarakat mungkin memiliki persepsi negatif seolah-olah ARUN memprovokasi dan memecah belah.
Namun, kenyataannya berbanding terbalik.
Sebagai orang yang turun langsung sejak hari pertama menangani persoalan masyarakat Ketapang, saya dapat menyampaikan bahwa:
- ARUN hadir karena rakyat meminta bantuan, bukan karena mencari-cari masalah.
- ARUN bekerja berdasarkan data, dokumen, dan prosedur hukum, bukan emosi.
- ARUN selalu mendorong dialog damai, bukan konflik di lapangan.
Ketika pertama kali kami bertemu masyarakat – khususnya masyarakat Desa Pelanjau Jaya, Suka Karya dan Teluk Bayur (Sungai Laur) – yang muncul justru semangat dan harapan.
Bukan karena diprovokasi, tetapi karena selama ini:
- Mereka merasa aspirasinya tidak didengar,
- Hak mereka terabaikan,
- Dan mereka membutuhkan organisasi yang berani mendampingi perjuangan mereka secara legal dan bermartabat.
Disinilah ARUN hadir untuk:
- Menguatkan masyarakat,
- Memberikan pendidikan hukum,
- Menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah,
- Menyelesaikan masalah dengan cara damai dan sesuai aturan.
Harapan kami, masyarakat Ketapang dapat menilai ARUN berdasarkan fakta dan kerja nyata, bukan dari isu atau persepsi yang tidak berdasar dari beberapa oknum yang mungkin ada kepentingan.
Seluruh Pengurus ARUN di Kalimantan Barat, khususnya DPD dan DPC ARUN Ketapang akan terus berkomitmen:
- Mengutamakan hukum dan musyawarah,
- Menyuarakan kebenaran dan keadilan,
- Mendampingi rakyat Ketapang tanpa memecah belah,
- Menjaga kedamaian serta kepentingan bersama.
Pintu dialog selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berdiskusi atau mengetahui lebih dalam tentang ARUN.