
(Advokat/pembela HAM).
“Oleh: Maximilianus Herson Loi, S.H.”.
Kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diduga melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede, menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai persoalan pribadi semata.
Pada tanggal 12 November 2026 sekitar pukul 11.14 WITA Bupati Kupang dilaporkan ke Polda NTT oleh Ibu kandung korban bersama korban berinisial RWM (21) dengan dugaan TPKS. Laporan tercatat dalam nomor register: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT
Peristiwa ini harus dilihat dalam perspektif penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), tanggung jawab politik, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Ketika seseorang yang sedang menduduki jabatan publik dilaporkan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual, maka persoalannya bergeserĀ tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pribadi di hadapan hukum, tetapi juga menyangkut reputasi institusi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan yang sedang dipimpinnya.
Tentu, kita juga harus tetap menghormati asasĀ presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Bupati Kupang sebagai pihak terlapor dianggap tidak bersalah sebelum ada pembuktian melalui proses peradilan.
Namun, asas praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab etik, politik, dan administratif.
Menurut saya, setidaknya ada tujuh hal mendasar yang harus segera dilakukan.
1. Partai Politik Harus Menggelar Sidang Etik
Partai politik tempat Bupati Kupang bernaung tidak boleh mengambil sikap seolah-olah persoalan ini hanya urusan pribadi kadernya.
Partai politik memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan bahwa kader yang menduduki jabatan publik tetap menjunjung tinggi etika, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Karena itu, partai harus segera memanggil yang bersangkutan dan menggelar pemeriksaan atau sidang etik internal secara objektif dan transparan.
Pemeriksaan etik ini bukan dimaksudkan untuk mendahului proses pidana ataupun menyimpulkan seseorang bersalah. Sebaliknya, ini merupakan bentuk tanggung jawab moral partai dalam menjaga kehormatan organisasi dan memastikan bahwa jabatan publik tidak diperlakukan sebagai ruang kekebalan dari pertanggungjawaban.
Partai politik jangan hanya hadir ketika kadernya membutuhkan dukungan politik, tetapi menghilang ketika kadernya menghadapi persoalan serius yang menyangkut kepentingan publik.
Oleh karena itu, sidang etik partai menjadi penting untuk dilaksanakan.
2. DPRD Kabupaten Kupang harus bersikap
Meskipun Bupati Kupang Yosef Lede statusnya masih Terlapor akan tetapi itu tidak dapat menutup ruang bagi DPRD untuk mengambil sikap kelembagaan. DPRD Kabupaten Kupang dapat menggunakan instrumen politik dan pengawasan untuk merespon keresahan publik. Sekiranya terdapat beberapa hal penting yang dapat dilakukan DPRD kabupaten Kupang yaitu, Menggunakan hak interpelasi meminta keterangan kepada Bupati Kupang, mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara, dan memastikan perlindungan saksi dan korban serta, memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
3. Gubernur NTT Harus Mengambil Langkah Tegas terhadap Bupati Kupang
Gubernur NTT tidak boleh hanya menjadi penonton dalam persoalan ini. Segera ambil langkah tegas.
Dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah merupakan persoalan serius, bukan saja karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gubernur perlu segera mengambil langkah dengan mendorong pemeriksaan administratif dan etik terhadap Bupati Kupang serta berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menilai kemungkinan pemberhentian sementara atau penonaktifan sesuai mekanisme dan persyaratan peraturan perundang-undangan.
Apabila terdapat pertimbangan bahwa keberlanjutan pelaksanaan jabatan berpotensi mengganggu perlindungan korban, memengaruhi saksi, atau menghambat proses hukum, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Kita tidak sedang meminta Gubernur menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Yang dituntut adalah keberanian pemerintah untuk mengambil langkah perlindungan dan menjaga agar proses pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
4. Polda NTT Harus Mengusut Tuntas secara Objektif dan Transparan
Polda NTT memegang peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil dari dugaan tindak pidana ini.
Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan, kekuasaan, relasi politik, maupun kedudukan sosial seseorang. Kita menjunjung asas hukum yang sama yaitu asas equality before the law. Bahwa di hadapan hukum, seorang bupati dan masyarakat biasa memiliki kedudukan yang sama. Jadi, harus diperlakukan sama.
Penyidik harus mendalami seluruh rangkaian peristiwa, memeriksa semua pihak yang relevan, mengamankan alat bukti, serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Polda NTT juga harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, dan akses terhadap keadilan. Identitas serta privasi korban wajib dijaga.
Penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus menjadi perhatian utama. Penyidik harus memastikan setiap unsur tindak pidana diuji berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, bukan berdasarkan tekanan politik ataupun kepentingan pihak tertentu.
Polda NTT harus menunjukkan kepada publik bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan dan kekuasaan.Tidak ada impunitas jabatan.
5. Komnas HAM Mendorong Pemberatan Pidana Sepertiga
Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang meminta agar dugaan tindak pidana ini ditangani dengan memperhatikan pemberatan pidana sepertiga karena pihak terlapor merupakan pejabat publik patut menjadi perhatian serius.
Desakan tersebut memiliki relevansi dengan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan ini mengatur pemberatan pidana sepertiga dalam kondisi tertentu, termasuk apabila tindak pidana dilakukan oleh pejabat publik.
Menurut saya, kedudukan sebagai pejabat publik justru membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jabatan publik bukanlah privilese untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.
Sebaliknya, pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam menghormati martabat manusia dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, Polda NTT harus mendalami penerapan ketentuan pemberatan pidana tersebut. Apabila tindak pidana dan unsur pemberatannya terbukti melalui proses hukum, ketentuan tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya.
Persoalan ini juga harus dilihat dari perspektif HAM, khususnya menyangkut relasi kuasa, kerentanan korban, hak atas rasa aman, serta hak korban atas keadilan dan pemulihan.
Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan kekerasan seksual.
6. Jangan Ada Kompromi yang Mengorbankan Korban
Satu hal yang harus ditegaskan adalah bahwa perkara kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan melalui tekanan, intimidasi, transaksi, ataupun pendekatan kekeluargaan yang mengabaikan hak korban.
Pasal 23 UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian perkara TPKS di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.
Karena itu, semua pihak harus memastikan korban tidak mengalami tekanan untuk mencabut laporan atau menghentikan proses hukum.
Negara harus hadir untuk melindungi korban, bukan justru membiarkan korban berhadapan sendirian dengan kekuatan dan pengaruh pihak yang dilaporkan.
Perlindungan korban bukan sekadar formalitas hukum. Perlindungan itu harus diwujudkan melalui jaminan keamanan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, perlindungan identitas, serta akses terhadap keadilan.
7. Jabatan Publik Bukan Tameng Hukum
Kasus dugaan TPKS yang melibatkan Bupati Kupang harus menjadi ujian bagi komitmen semua pihak terhadap perlindungan perempuan, penegakan hukum, dan integritas pemerintahan.
Partai politik harus bertanggung jawab secara etik. Gubernur NTT harus menunjukkan tanggung jawab pemerintahan dengan mengambil langkah administratif sesuai kewenangannya. Polda NTT harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan dan kekuasaan. Sementara itu, Komnas HAM perlu terus mengawal aspek perlindungan HAM dan pemenuhan hak korban.
Kita tidak sedang meminta seseorang dihukum tanpa pembuktian. Kita sedang menuntut agar dugaan kejahatan ditangani secara serius, korban dilindungi, dan tidak ada seorang pun yang memperoleh perlakuan istimewa karena jabatan politiknya.
Bupati adalah jabatan publik, bukan kekuasaan pribadi. Rumah jabatan adalah fasilitas negara, bukan ruang yang berada di luar pengawasan hukum. Dan jabatan publik tidak pernah memberikan seseorang kekebalan dari pertanggungjawaban hukum.
Hukum harus berdiri tegak, siapa pun orang yang berhadapan dengannya.
