Gagasan Pembentukan Otorita Perkoperasian, Belajar dari Realitas Koperasi di Daerah
Oleh: Muhammad Jimi Rizaldi, A.Md.,S.ST.,M.T.,MCE.,CPLA
Koperasi sejak lama ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Bahkan dalam sejarah pemikiran ekonomi nasional, koperasi pernah disebut sebagai “soko guru perekonomian rakyat”. Gagasan ini tidak terlepas dari pemikiran Mohammad Hatta yang memandang koperasi sebagai wadah kolektif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
Namun dalam praktiknya, idealisme tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Berbagai persoalan tata kelola, pengawasan, hingga rendahnya literasi anggota koperasi masih menjadi tantangan serius dalam perjalanan gerakan koperasi di Indonesia.
Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berdasarkan pengamatan awal terhadap sekitar lebih dari 200 koperasi yang bergerak di berbagai sektor, khususnya sektor perkebunan, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, rendahnya pemahaman anggota koperasi terhadap regulasi perkoperasian. Banyak anggota koperasi yang belum memahami secara utuh ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian, peraturan kementerian terkait koperasi, maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi mereka sendiri. Kondisi ini menyebabkan anggota sering tidak mengetahui secara jelas hak dan kewajiban mereka dalam organisasi koperasi.
Kedua, munculnya fenomena dana talangan dalam pengelolaan koperasi. Dalam beberapa kasus, koperasi bergantung pada dana talangan yang berasal dari pihak luar, termasuk perusahaan yang menjadi mitra usaha. Ketergantungan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara koperasi dan pihak lain, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemandirian koperasi itu sendiri.
Ketiga, besarnya beban hutang koperasi kepada pihak perusahaan maupun lembaga perbankan. Dalam beberapa koperasi di daerah perkebunan, nilai hutang bahkan dapat mencapai kisaran Rp10 miliar hingga Rp70 miliar. Beban hutang yang besar ini menyebabkan koperasi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai kondisi keuangan yang sehat, bahkan dalam beberapa kasus dapat menghambat distribusi manfaat ekonomi kepada anggota.
Keempat, tujuan utama koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sering kali belum tercapai secara optimal. Dalam realitas tertentu, keberadaan koperasi justru belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi anggotanya. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola kelembagaan koperasi, mulai dari manajemen, transparansi, hingga pengawasan.
Saat ini pengawasan koperasi secara kelembagaan berada di bawah pembinaan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta dinas koperasi di tingkat daerah. Namun dengan jumlah koperasi yang sangat besar di seluruh Indonesia, kapasitas pengawasan tersebut sering kali dinilai belum cukup memadai untuk menjangkau seluruh dinamika dan kompleksitas permasalahan koperasi.
Dalam konteks inilah, muncul gagasan untuk memperkuat sistem pengawasan koperasi melalui pembentukan lembaga pengawas yang lebih terintegrasi dan independen. Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan Otorita Perkoperasian, sebuah lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur, membina, serta mengawasi tata kelola koperasi secara lebih profesional.
Konsep ini dapat dianalogikan dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk untuk mengawasi sektor keuangan secara terintegrasi. Kehadiran lembaga semacam ini terbukti mampu memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga keuangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor tersebut. Tentu saja, gagasan pembentukan Otorita Perkoperasian bukanlah solusi tunggal yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan koperasi di Indonesia. Namun setidaknya gagasan ini dapat menjadi bahan diskusi awal dalam upaya memperkuat sistem kelembagaan koperasi, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap anggota koperasi.
Lebih jauh lagi, penguatan pengawasan koperasi juga harus diiringi dengan peningkatan literasi perkoperasian bagi masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik dari para anggota, koperasi akan sulit berkembang sebagai organisasi ekonomi yang demokratis dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, masa depan koperasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk melakukan pembenahan secara serius terhadap tata kelola dan sistem pengawasannya. Koperasi tidak hanya membutuhkan semangat kebersamaan, tetapi juga sistem kelembagaan yang kuat agar cita-cita kesejahteraan bersama benar-benar dapat terwujud.
Gagasan pembentukan Otorita Perkoperasian mungkin masih berada pada tahap ide awal. Namun dari berbagai realitas yang terjadi di lapangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak koperasi berbasis sektor perkebunan, diskusi mengenai penguatan pengawasan koperasi tampaknya menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
