Yang Jadi Masalah Adalah Masyarakat Tidak Pernah Menyerahkan Lahan dan Tidak Mendapat GRTT
MBN// Persoalan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit sepertinya tidak pernah ada habisnya. Dari berbagai persoalan yang muncul, ada beberapa masalah mendasar yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Berdasarkan berbagai persoalan yang mencuat dalam satu tahun terakhir, khususnya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ada sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, serta Desa Pelanjau Jaya dan Desa Suka Karya, Kecamatan Marau.
Masalah yang diteliti dari berbagai persoalan kasus lahan masyarakat yang kerap kali bermasalah dengan pihak perusahaan perkebunan sawit adalah:
1. Masyarakat Tidak Pernah Menyerahkan Lahan
Permasalahan inilah yang terjadi pada sebagian masyarakat. Tanah yang mereka miliki tidak pernah diserahkan kepada pihak perusahaan, tetapi faktanya sudah digarap dan ditanami kelapa sawit.
Contoh persoalan yang mencuat dalam satu tahun terakhir ini terjadi pada masyarakat Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, serta Desa Pelanjau Jaya dan Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Bahkan, ada juga masyarakat yang hanya menyerahkan lahan seluas 20 hektare, tetapi faktanya lahan yang digarap dan ditanami perusahaan mencapai 70 hektare.
Lalu, atas dasar apa kelebihan 50 hektare tersebut dikuasai dan ditanami oleh perusahaan?
Apakah ada persetujuan pemilik lahan? Apakah ada dokumen pelepasan hak? Atau justru terjadi penguasaan lahan yang melampaui kesepakatan awal?
2. Tidak Mendapatkan Uang GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh)
Ada sebagian masyarakat yang mengaku telah menyerahkan lahannya kepada perusahaan, tetapi tidak memperoleh uang GRTT sebagaimana yang seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan penyerahan lahan.
Dalam persoalan ini, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana proses penyerahan lahan dilakukan, siapa yang menerima pembayaran, berapa nilai yang dibayarkan, serta apakah uang tersebut benar-benar diterima oleh pemilik lahan yang bersangkutan.
Jangan sampai masyarakat sudah kehilangan tanahnya, tetapi hak atas ganti rugi justru tidak pernah diterima.
3. Tidak Mendapatkan Lahan 20 Persen dari Kewajiban Fasilitasi Kebun Masyarakat
Ada juga persoalan lain, ketika masyarakat telah menyerahkan lahan dan mendapatkan GRTT, tetapi tidak memperoleh kejelasan mengenai kebun masyarakat sebesar 20 persen sebagaimana kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang berlaku dalam ketentuan perkebunan.
Bahkan, ada persoalan mengenai lokasi lahan 20 persen yang diberikan. Sebagian masyarakat mengeluhkan lahan yang kondisinya kurang baik, tidak produktif, atau dianggap tidak layak untuk ditanami kelapa sawit.
Kalau memang ada kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat, jangan sampai kewajiban tersebut hanya dipenuhi secara administratif, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang nyata.
Belum lagi persoalan SK CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi). Terkadang muncul masalah ketika ada masyarakat yang sudah menyerahkan lahan, tetapi namanya tidak tercantum dalam SK CPCL. Ada pula ketidaksesuaian antara masyarakat yang menyerahkan lahan, lokasi yang diusulkan, dan nama-nama yang masuk dalam daftar calon penerima.
Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pendataan dan penetapan CPCL dilakukan? Siapa yang melakukan verifikasi? Apakah pemilik lahan benar-benar dilibatkan?
Inilah beberapa persoalan mendasar yang seharusnya menjadi catatan penting bagi GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria), baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
GTRA jangan hanya menjadi forum rapat dan koordinasi antarlembaga. Kehadirannya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang sedang menghadapi persoalan pertanahan.
Masyarakat membutuhkan tempat mengadu, tempat mendapatkan perlindungan, dan tempat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.
GTRA harus berani menelusuri dokumen penyerahan lahan, bukti pembayaran GRTT, peta areal yang digarap perusahaan, pemenuhan kewajiban kebun masyarakat 20 persen, serta SK CPCL.
Jangan sampai persoalan masyarakat hanya dicatat dalam berita acara rapat, kemudian berakhir tanpa penyelesaian yang jelas.
Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika masyarakat diminta menyerahkan lahannya untuk kepentingan investasi, tetapi juga ketika hak-hak masyarakat tidak terpenuhi setelah perusahaan beroperasi.
Investasi perkebunan memang penting, tetapi kepastian hak masyarakat juga harus dijaga.
Jangan sampai masyarakat kehilangan tanah, tidak menerima GRTT, tidak mendapatkan kebun 20 persen, bahkan namanya tidak tercantum dalam SK CPCL. Lalu kepada siapa lagi masyarakat harus mengadu jika bukan kepada pemerintah?
Inilah pekerjaan rumah GTRA yang sesungguhnya. Reforma Agraria seharusnya menghadirkan keadilan dan kepastian hak atas tanah, bukan sekadar menjadi program dan slogan di atas kertas.
