MBN//KETAPANG//KALBAR — Fasilitas WiFi gratis yang terpampang pada papan informasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ketapang di kawasan Taman Kedondong menuai kritik dari masyarakat.
Dalam papan informasi tersebut tertulis “WiFi Gratis”, dengan SSID “PEMKAB KETAPANG” serta password “SEMANGATBARUENERGIBARU”. Fasilitas tersebut tentunya diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pelayanan publik berbasis teknologi bagi masyarakat yang berada di ruang terbuka publik.
Namun, sejumlah masyarakat yang sedang duduk dan bersantai di kawasan Taman Kedondong mengaku mengalami kesulitan ketika mencoba mengakses jaringan WiFi tersebut.
Mereka bahkan mencoba beberapa kali untuk melakukan koneksi, tetapi jaringan WiFi yang tertera pada papan informasi tersebut tetap tidak dapat digunakan.
“Kami melihat ada informasi WiFi gratis dari Pemkab Ketapang. Karena sedang duduk di taman, kami coba akses. Tapi sudah beberapa kali dicoba tetap tidak bisa masuk,” ujar salah seorang warga.
Masyarakat berharap fasilitas yang telah disediakan dan dipublikasikan kepada masyarakat benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Menurut mereka, keberadaan fasilitas WiFi gratis seharusnya tidak hanya berhenti pada pemasangan papan informasi, tetapi juga harus dibarengi dengan pemeliharaan, pengawasan, serta pengecekan secara berkala, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Layanan Publik Jangan Sekadar Pajangan
Menariknya, pada layar informasi yang berada di kawasan tersebut juga ditampilkan edukasi mengenai tata cara menyampaikan laporan melalui LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).
Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: sejauh mana setiap laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal pengaduan pemerintah benar-benar ditindaklanjuti?
Edukasi mengenai kanal pengaduan publik tentu merupakan hal positif. Namun, masyarakat juga berharap agar sistem tersebut tidak hanya menjadi materi sosialisasi atau tayangan informasi, melainkan benar-benar menjadi sarana yang efektif untuk menerima, menindaklanjuti, dan memberikan kepastian kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
Masyarakat berharap Pemkab Ketapang, khususnya perangkat daerah yang menangani fasilitas tersebut, dapat melakukan pengecekan terhadap jaringan WiFi di Taman Kedondong dan memastikan apakah layanan tersebut masih aktif serta dapat digunakan sebagaimana informasi yang tertera.
” Kalau memang namanya WiFi gratis untuk masyarakat, tentu harapannya bisa benar-benar dipakai. Begitu juga dengan layanan pengaduan, masyarakat ingin tahu apakah ketika melapor benar-benar ditangani,” ungkap warga.
Keluhan tersebut diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang agar setiap fasilitas pelayanan publik yang telah disediakan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sebuah layanan tersedia, tetapi juga membutuhkan bukti bahwa layanan tersebut benar-benar hadir dan dapat digunakan.Tim
