WARGA RT 05 DESA KUALA TOLAK DUGA PT LAMAN MINING GESER BATAS LAHAN, PATOK LAMA DAN PATOK BARU JADI BUKTI PERSOALAN

oleh -419 Dilihat
oleh

MBN//DESA KUALA TOLAK -KETAPANG// KALIMANTAN BARAT – Sejumlah warga RT 05 Desa Kuala Tolak di wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menyampaikan keberatan atas dugaan perubahan batas wilayah operasional PT Laman Mining yang dinilai telah memasuki atau mengambil sebagian lahan milik masyarakat.

Persoalan ini mencuat setelah warga menemukan adanya dua patok batas berbeda di lapangan. Warga menduga pemasangan patok baru telah menyebabkan tanah masyarakat yang belum dibebaskan ikut masuk ke dalam batas wilayah yang diklaim perusahaan.

DUA PATOK BERBEDA MENIMBULKAN PERTANYAAN

Warga menemukan adanya dua patok batas yang berbeda di lapangan. Patok pertama merupakan patok lama yang sebelumnya dikenal masyarakat sebagai penanda batas PT Laman Mining. Sementara itu, patok kedua berupa tiang beton berwarna merah yang menurut keterangan warga merupakan patok batas baru.

Perbedaan posisi kedua patok tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Warga menduga perubahan batas tersebut telah menyebabkan sebagian tanah masyarakat RT 05 masuk ke dalam wilayah yang diklaim sebagai batas perusahaan.

Warga juga memiliki dokumentasi foto kedua patok yang dilengkapi informasi waktu dan koordinat GPS pada 31 Oktober 2026 pukul 09.47 WIB.

Adapun titik koordinat yang tercantum dalam dokumentasi tersebut adalah:

1. Patok merah (batas baru menurut keterangan warga): Latitude -1.459013, Longitude 110.0848.
2. Patok lama: Latitude -1.459077, Longitude 110.084701.

Warga meminta agar kedua titik tersebut diperiksa dan dibandingkan dengan peta batas wilayah perusahaan yang lama maupun yang terbaru.

KETUA LPM: PERUSAHAAN DINILAI TIDAK MENGHORMATI ADAT ISTIADAT DAN PEMERINTAHAN SETEMPAT

Menurut Ketua LPM, Amat Yani, persoalan pemasangan patok batas di wilayah RT 05 bukan sekadar persoalan teknis pertanahan, tetapi juga menyangkut tata krama, adat istiadat, serta komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintahan setempat.

Amat Yani menyampaikan bahwa pihak perusahaan dinilai tidak melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik sebelum melakukan pemasangan patok batas. Akibatnya, tanah warga yang menurut keterangan masyarakat belum pernah dibebaskan justru ikut dipasangi patok batas perusahaan.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan serupa bukan baru pertama kali terjadi, melainkan sudah beberapa kali muncul di wilayah sekitar.

Bahkan, menurut keterangannya, permasalahan yang pernah terjadi di Desa Laman Satong sebelumnya juga berujung pada penerapan sanksi adat terhadap perusahaan.

Bagi masyarakat, adat istiadat dan tata pemerintahan setempat seharusnya tetap dihormati oleh setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas investasi di wilayah mereka.

PARIT DA. U DIDUGA MENJADI OBJEK JUAL BELI, PADAHAL DISEBUT SEBAGAI FASILITAS UMUM

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan Parit Da. U.

Berdasarkan dokumentasi lapangan pada 15 November 2026 pukul 08.57 dan 08.58 WIB, terlihat kondisi parit yang berada di wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara.

Masyarakat mempertanyakan dugaan adanya transaksi jual beli terhadap kawasan Parit Da. U tersebut. Menurut warga, apabila parit itu merupakan fasilitas umum, maka keberadaannya tidak semestinya diperlakukan sebagai milik pribadi atau objek transaksi tanpa kejelasan status dan dasar hukumnya.

Sementara itu, menurut keterangan Hendri Gunawan Syah, Parit Da. U tersebut berada di luar bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat yang diperjualbelikan.

Keterangan tersebut perlu menjadi perhatian instansi pertanahan untuk memastikan batas bidang tanah dalam sertifikat, status parit, serta apakah kawasan tersebut termasuk fasilitas umum atau memiliki status hukum lainnya.

Masyarakat meminta agar persoalan ini tidak hanya diselesaikan berdasarkan keterangan sepihak, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pertanahan dan pengukuran langsung di lapangan.

MINTA PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN

Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Warga juga meminta agar dilakukan pengukuran ulang secara independen dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, BPN, dan pihak perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperiksa meliputi:

1. Keabsahan patok batas lama dan patok batas baru PT Laman Mining.
2. Perbandingan peta wilayah perusahaan sebelum dan sesudah perubahan.
3. Apakah terdapat bidang tanah milik masyarakat yang masuk ke dalam batas baru perusahaan.
4. Status tanah warga yang belum dibebaskan tetapi diduga telah dipasangi patok perusahaan.
5. Dasar hukum dan dokumen yang digunakan dalam perubahan batas tersebut.
6. Status hukum Parit Da. U dan batas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat yang diperjualbelikan.
7. Apakah pemasangan patok baru telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan tata batas yang berlaku.
8. Apakah perusahaan telah melakukan komunikasi dan koordinasi sesuai ketentuan serta menghormati adat istiadat masyarakat setempat.

WARGA MENUNTUT KEPASTIAN HUKUM

Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menghambat kegiatan investasi dan pertambangan. Namun, investasi harus menghormati hak masyarakat serta tidak boleh merugikan pemilik tanah.

Warga berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah dan instansi terkait diminta tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi juga turun langsung melihat kondisi patok, parit, serta melakukan pemeriksaan berdasarkan data koordinat dan dokumen pertanahan.

Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran atau penguasaan tanah masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, warga meminta agar dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Catatan: Dugaan pergeseran batas lahan, pemasangan patok pada tanah yang belum dibebaskan, serta dugaan transaksi Parit Da. U merupakan keberatan dan keterangan masyarakat yang masih memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak perusahaan dan instansi berwenang.

Narasumber: Amat Yani – Ketua LPM. Masyarakat RT 05 Desa Kuala Tolak
Kecamatan Matan Hilir Utara
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.