MBN//KALBAR — Serikat Tani Nelayan (STN) terus memperkuat komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan jaringan organisasi yang tersebar di berbagai wilayah serta pengalaman menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah kementerian/lembaga pemerintah, STN menyatakan kesiapan untuk membantu masyarakat, khususnya petani dan nelayan, dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kebijakan pemerintah, hingga persoalan hukum dan advokasi.
Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan ditetapkannya kepengurusan Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan (PW-STN) Provinsi Kalimantan Barat periode 2026–2030 berdasarkan SK Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan Nomor 012/PP.STN/SK/PW Kalimantan Barat/A/IX/2026.
Dalam struktur kepengurusan tersebut, Yakarias Irawan dipercaya sebagai Ketua, sedangkan Muhammad Jimi Rizaldi sebagai Sekretaris dan Kinsan Suress Yuliana sebagai Bendahara.
Adapun susunan lengkap PW-STN Provinsi Kalimantan Barat periode 2026–2030 adalah:
- Ketua: Yakarias Irawan
- Sekretaris: Muhammad Jimi Rizaldi
- Bendahara: Kinsan Suress Yuliana
- Departemen Politik: Jeklin Marvi Pongotak
- Departemen Tani: Yodi Soewandi, S.E.
- Departemen Nelayan: Abdul Halim dan Sukarjono
- Departemen Hukum dan Advokasi: Zean Novrian
- Departemen Organisasi dan Unit Usaha: Beny Than Heri, S.Hut.
- Departemen Data dan Administrasi: Novia Nurul Azizah
Kepengurusan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP-STN) di Jakarta pada 2 Agustus 2026.
Siap Turun Membantu Masyarakat
STN menegaskan bahwa keberadaan organisasi tidak hanya sebatas menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga menjadi wadah perjuangan masyarakat tani dan nelayan.
Melalui bidang tani, nelayan, hukum dan advokasi, politik, organisasi, serta data dan administrasi, STN Kalbar akan mendorong penguatan kapasitas masyarakat sekaligus membantu menyuarakan persoalan yang dihadapi petani dan nelayan kepada pihak-pihak terkait.
“STN hadir untuk membantu petani dan nelayan agar memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya. Kami siap membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah maupun lembaga terkait,” demikian semangat kepengurusan baru PW-STN Kalbar.
Keberadaan kerja sama atau MoU dengan sejumlah kementerian juga diharapkan dapat menjadi jembatan koordinasi untuk memperkuat akses masyarakat terhadap program pemerintah, pemberdayaan, perlindungan petani dan nelayan, serta penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
STN Kalbar juga membuka ruang bagi masyarakat tani dan nelayan untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, sehingga dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan kewenangan organisasi.
“Petani dan nelayan tidak boleh berjalan sendiri. STN akan berusaha menjadi bagian dari perjuangan mereka, baik melalui pendampingan, advokasi, penguatan organisasi maupun membangun komunikasi dengan pemerintah,” tegas STN.
Dengan terbentuknya kepengurusan periode 2026–2030 tersebut, PW-STN Kalimantan Barat menyatakan siap bergerak dan hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan di Kalimantan Barat. Tim
