MBN / KETAPANG — Sorotan publik terhadap proyek Pembangunan Puskesmas Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, terus memanas. Menanggapi dinamika pemberitaan di media, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Florensius Y.M. Tapun, S.T., M.A.P., akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan simpang siur informasi.
Melalui pesan tertulis kepada awak media, Tapun menegaskan bahwa pihak Dinas Kesehatan tidak akan mentolerir pekerjaan yang menyimpang dari spesifikasi teknis.
“Mohon maaf, tidak bermaksud mengelak. Yang tidak sesuai spesifikasi pasti ditolak dan dibongkar. Dinas sudah melakukan tindak lanjut,” ujar Florensius Tapun memaparkan poin-poin penjelasan.
Lebih rinci, Tapun menyampaikan tiga poin krusial terkait kondisi teknis di lapangan:
Permohonan Addendum 1: Berdasarkan rapat evaluasi yang dihadiri Konsultan Pengawas, Penyedia, serta Tim KPA/PPK, usulan yang disetujui hanya Surat Permohonan Addendum 1 dari Direktur terkait penyesuaian Cut and Fill.
Temuan Material Wiremesh: Saat peninjauan lapangan, Tim KPA/PPK menemukan material Wiremesh M6 yang ukurannya tidak sesuai spesifikasi teknis (spek). KPA/PPK melalui Konsultan Pengawas langsung menerbitkan perintah tegas agar kontraktor pelaksana menarik dan mengganti material tersebut. Pihak kontraktor pun telah menyatakan kesediaannya untuk mengganti material sesuai standar yang ditetapkan.
Pengawasan Ketat dan Penolakan: Pengawasan pekerjaan di lapangan dilakukan secara berkala oleh Konsultan Pengawas CV. Artant Kurva Khatulistiwa. Apabila ditemukan hasil pekerjaan atau material di luar spek, Dinas Kesehatan dipastikan menolak, meminta penggantian, hingga memerintahkan pembongkaran.
IWO Indonesia dan LSM Tindak Tantang Uji Petik Lapangan Terbuka
Meski klarifikasi telah diberikan oleh pihak PPK, respon keras tetap berdatangan dari elemen wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) Kabupaten Ketapang, Mustakim, menilai bahwa berdasarkan temuan fakta di lapangan, material besi yang terpasang pada struktur Pembangunan Puskesmas Tumbang Titi terindikasi kuat tidak sesuai dengan gambar kerja (bestek). Oleh karena itu, ia mendesak agar tindakan tidak sekadar berupa teguran, melainkan pembongkaran fisik.
“Mari kita sama-sama ke lapangan. Bawa Inspektorat, pihak Dinas Kesehatan, rekan-rekan media, dan LSM Tindak Indonesia. Kita buktikan bersama, kalau memang tidak sesuai dengan gambar kerja, kita bongkar!” tegas Mustakim.
Mustakim juga mengingatkan agar pihak Dinas Kesehatan tidak melakukan peninjauan secara diam-diam yang terkesan menutup-nutupi temuan. Ia meminta agar kontraktor pelaksana, CV. Tarivia Mulya Raya, tidak terburu-buru melakukan pengecoran beton sebelum isu ketidaksesuaian besi ini tuntas diperiksa.
Senada dengan IWO Indonesia, Supriadi dari LSM Tindak Indonesia mendesak pimpinan daerah untuk turun tangan secara langsung. Ia meminta Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., memimpin tim gabungan ke lokasi proyek.
“Kita ke lokasi pembangunan Puskesmas Tumbang Titi, cek material besi yang digunakan. Jika tidak sesuai gambar kerja, bongkar! Jangan sampai pelaksana CV. Tarivia Mulya Raya bekerja asal-asalan,” ujar Supriadi.
Supriadi juga memberikan peringatan keras terkait rumor adanya adendum susulan setelah proyek ini viral. Menurutnya, adendum material besi tidak boleh dijadikan alat untuk ‘menyelamatkan’ pihak Dinas, kontraktor CV. Tarivia Mulya Raya, maupun Konsultan Pengawas CV. Artant Kurva Khatulistiwa.
“Berdasarkan rekaman video lapangan yang kami kantongi, ada pernyataan dari pihak pelaksana (Febri) yang menyebutkan bahwa pemasangan besi tidak sesuai bestek tersebut atas persetujuan semua pihak, baik dinas maupun konsultan pengawas. Hal ini harus diluruskan dan dibuktikan bersama secara transparan di lapangan,” tutup Supriadi.