MBN//Ketapang//Kalbar – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) secara resmi mengambil langkah konsolidasi organisasi terhadap kepengurusan wilayah maupun kabupaten/kota yang belum melaksanakan Konferensi Wilayah (Konferwil) dan Konferensi Kabupaten/Kota sesuai ketentuan organisasi.
Himbauan tersebut disampaikan langsung melalui pesan WhatsApp resmi PP STN yang ditandatangani Ketua Ahmad Rifai dan Sekjen Anshar Manrulu. Dalam pesan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan konferensi sebagaimana diatur dalam SK PP STN Nomor 02 memiliki batas waktu sejak Desember 2025 hingga Maret 2026. Namun hingga batas waktu berakhir, tidak ada satu pun wilayah maupun kabupaten/kota yang melaksanakan agenda konferensi tersebut.
Dalam salah satu poin keputusan itu ditegaskan bahwa kepengurusan wilayah yang tidak melaksanakan konferensi tanpa keterangan yang jelas dinyatakan demisioner dan akan diambil alih langsung oleh PP STN.
“Karena itu semua grup WhatsApp wilayah ditutup dan akan dibuat grup baru yang berisi pengurus yang sudah di-SK-kan oleh PP STN,” demikian isi himbauan yang disampaikan pimpinan pusat organisasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Muhammad Jimi Rizaldi selaku Dewan Pakar Serikat Tani Nelayan Kabupaten Ketapang menyatakan dukungannya terhadap langkah PP STN dalam melakukan penataan dan konsolidasi organisasi demi keberlangsungan perjuangan organisasi ke depan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan internal agar roda organisasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan aturan organisasi yang telah ditetapkan.
“Dikarenakan telah habisnya batas waktu yang diberikan oleh Pimpinan Pusat STN terkait pelaksanaan Konferensi Wilayah sejak Desember 2025 sampai dengan Maret 2026, maka kami mendukung PP STN untuk mengambil alih pelaksanaan konsolidasi organisasi. Dengan demikian kepengurusan wilayah dinyatakan demisioner dan nantinya akan dibentuk kepengurusan baru,” ujar Muhammad Jimi Rizaldi.
Ia juga menambahkan bahwa langkah konsolidasi tersebut penting dilakukan agar organisasi tetap berjalan baik, terlebih STN saat ini telah menjalin kerja sama dan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa kementerian.
“Hal ini dilakukan agar organisasi yang sudah melakukan MoU dengan beberapa kementerian dapat berjalan dengan baik pada tahun 2026 hingga 2027 mendatang, terutama dalam memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan,” tambahnya.
STN sendiri dikenal sebagai organisasi yang mengusung semangat perjuangan “Petani Berdaya, Nelayan Berdaulat untuk Kemandirian Bangsa” dan terus mendorong penguatan organisasi hingga ke daerah-daerah. Tim
