MBN / Rabat – Menanggapi situasi terkini di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik yang melibatkan milisi Houthi di Yaman dan Arab Saudi, Raja Mohammed VI dari Maroko mengeluarkan pernyataan resmi pada Sabtu, 26 September 2026. Berikut pernyataan resmi yang diterima media dari kantor pemerintahan Kerajaan Maroko.
Berikut pernyataan dari Kantor Kerajaan:
“Yang Mulia Raja Mohammed VI, semoga Tuhan senantiasa menolong-Nya, telah menyampaikan dua pesan kepada Penjaga Dua Masjid Suci Islam, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi, serta kepada Yang Mulia Putra Mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi sekaligus Perdana Menteri, menyusul serangkaian serangan yang dilakukan oleh milisi Houthi teroris.
Dalam pesan tersebut, Yang Mulia Raja menegaskan:
‘Setia pada ikatan agama dan sejarah, takdir bersama, serta ikatan persaudaraan yang kokoh yang menyatukan kita secara pribadi, keluarga kita, dan kedua bangsa kita yang bersaudara, saya menyampaikan kepada Anda dalam situasi sulit yang tengah dihadapi negara tercinta Anda, bahwa tanggung jawab sejarah, nilai-nilai keagamaan, dan pertimbangan strategis mengharuskan kita semua untuk bersatu dalam membela hak, kedaulatan, keamanan, serta tempat-tempat suci bangsa.’
Sang Raja menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran mendalam atas serangkaian serangan tercela yang dilakukan oleh milisi Houthi teroris terhadap Kerajaan Arab Saudi. Serangan tersebut menyasar fasilitas sipil dan ekonomi, infrastruktur vital, serta kota-kota dan kawasan permukiman.
Yang Mulia Raja kembali menegaskan bahwa hal yang semakin memperkuat kecaman terhadap serangan tersebut adalah kenyataan bahwa serangan itu tidak hanya menargetkan fasilitas dan warga sipil, tetapi juga melibatkan upaya nekat, hina, dan keji yang diarahkan terhadap tempat-tempat paling suci di muka bumi dan yang paling sakral di hati setiap Muslim, yaitu Makkah dan Madinah.
Serangan tercela dan upaya nekat tersebut, yang bertujuan merusak keamanan, stabilitas, serta kesejahteraan rakyat Saudi yang gagah berani, bukan sekadar merupakan agresi terhadap Kerajaan Arab Saudi, rakyatnya yang dermawan, dan para penduduknya. Serangan tersebut juga merupakan agresi terang-terangan terhadap perasaan lebih dari 1,8 miliar umat Muslim di seluruh penjuru dunia.
Sang Raja menegaskan bahwa tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap nilai dan prinsip agama Islam yang suci, yang menjunjung perdamaian, toleransi, serta kesucian darah, kehormatan, dan tempat-tempat suci.
Yang Mulia Raja, atas nama pribadi dan seluruh rakyat Maroko, menyampaikan kepada Raja dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi:
‘Kecaman kami terhadap tindakan-tindakan kriminal tersebut, yang menjadi tanggung jawab penuh milisi Houthi teroris serta pihak-pihak yang mendukung, mendanai, dan mempersenjatai mereka. Kami meminta pertanggungjawaban mereka semua di hadapan Tuhan, sejarah, dan hukum internasional, serta atas sanksi internasional yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.
Sang Raja menegaskan bahwa:
‘Keamanan dan stabilitas Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana keamanan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) lainnya, tidak dapat dipisahkan dari keamanan Kerajaan Maroko. Setiap agresi terhadap Arab Saudi merupakan agresi terhadap Maroko, karena kami memandang dukungan terhadap saudara-saudara kami di Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk yang bersaudara sebagai dukungan terhadap kebenaran dan legitimasi. Membela kepentingan tertinggi mereka merupakan bagian dari upaya membela kepentingan strategis bersama kita.’
Yang Mulia Raja juga menegaskan bahwa Maroko selalu berdiri bersama Kerajaan Arab Saudi dalam menghadapi berbagai ancaman yang dihadapinya akibat tindakan milisi teroris dan separatis serta kekuatan regional yang mendukung mereka.
Menurut pernyataan tersebut, kelompok-kelompok tersebut menargetkan keamanan negara-negara tetangga dan lingkungan regionalnya dengan pandangan yang dianggap sempit dan destruktif. Tindakan tersebut dinilai bertujuan melemahkan keamanan seluruh kawasan, mengganggu stabilitas yang dinikmati negara-negara di kawasan, serta mengancam jalur-jalur maritim vital yang memiliki arti sangat penting bagi perekonomian global maupun keamanan pelayaran internasional.
Sang Raja melanjutkan:
‘Dengan berbagi penilaian strategis ini bersama Anda, kami menegaskan kembali bahwa berlanjutnya agresi tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan, khususnya Resolusi 2216 (2015), yang menuntut penarikan milisi, penyerahan senjata, serta penghentian kekerasan, dan Resolusi 2722 (2024), yang menuntut agar mereka segera menghentikan serangan terhadap pelayaran maritim.
Demikian pula, penargetan terhadap kawasan sipil, infrastruktur ekonomi, dan tempat-tempat suci merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional serta konvensi dan kebiasaan internasional, dan tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.’
(PERSISMA/Ed)
