MASYARAKAT TELUK BAYUR SUDAH SERAHKAN DATA LAHAN, Distanakbun Ketapang Didesak Jangan Lamban! Ada Apa dengan GTRA?

oleh -860 Dilihat
oleh

MASYARAKAT TELUK BAYUR SUDAH SERAHKAN DATA LAHAN, Distanakbun Ketapang Didesak Jangan Lamban! Ada Apa dengan GTRA?

MBN//KETAPANG-KALBAR – Perjuangan masyarakat Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, dalam memperjuangkan hak atas lahan yang diklaim masuk dalam wilayah perizinan PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) kembali menjadi perhatian.

Setelah melalui proses panjang dan pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI pada 20 Juli 2026, kini masyarakat kembali memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun).

Hal tersebut dibuktikan dengan surat resmi Distanakbun Kabupaten Ketapang Nomor 322/DISTANAKBUN-D.500.8/2026 tertanggal 2 November 2026, perihal permohonan data kepada Kepala Desa Teluk Bayur.

Dalam surat tersebut, Distanakbun meminta agar masyarakat menyampaikan peta bidang masing-masing pemilik lahan yang diklaim berada dalam wilayah perizinan PT Prakarsa Tani Sejati dalam bentuk SHP (shapefile), dengan batas waktu paling lambat 9 November 2026.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, masyarakat Desa Teluk Bayur telah mengumpulkan dan menyerahkan data yang diminta. Bahkan, pada 9 November 2026, data tersebut telah disampaikan langsung ke kantor Distanakbun Kabupaten Ketapang.

Namun, setelah hampir dua minggu sejak penyerahan data, masyarakat mengaku belum mendapatkan informasi maupun perkembangan yang jelas terkait tindak lanjut dari pihak Distanakbun.

Salah satu warga Desa Teluk Bayur, S. Ahmadi (Budang), yang merupakan salah satu pemilik alas hak sekaligus ikut memperjuangkan lahan masyarakat, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya perkembangan tersebut.

” Kami sudah menuruti kemauan dari Distanakbun dengan batas tanggal 9 November 2026 harus dikumpulkan datanya. Namun, pihak Distanakbun juga harusnya bekerja dengan cepat, sebab sudah hampir dua minggu ini belum ada kabar dari mereka. Sebaliknya, apakah Distanakbun itu bekerja berdasarkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) atau bukan, ini yang belum kami tahu kejelasannya,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat sudah cukup lama menunggu penyelesaian konflik agraria tersebut. Karena itu, setelah seluruh persyaratan data yang diminta pemerintah dipenuhi, masyarakat berharap jangan sampai prosesnya kembali berlarut-larut tanpa kepastian.

” Hasil RDPU di Komisi II DPR RI tanggal 20 Juli 2026 itu telah jelas, batas akhir penyelesaian konflik ini sampai akhir Desember 2026,” tegasnya.

Persoalan ini pun memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut mendapat penjelasan dari pemerintah daerah. Apakah data yang telah diserahkan masyarakat sudah diverifikasi? Bagaimana tahapan selanjutnya? Apakah Distanakbun telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Ketapang? Dan yang paling penting, bagaimana progres konkret penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan PT Prakarsa Tani Sejati?

Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan surat-menyurat dan permintaan kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, mereka membutuhkan langkah nyata, keterbukaan informasi, serta kepastian penyelesaian atas persoalan lahan yang telah bertahun-tahun diperjuangkan.

Publik kini menunggu penjelasan Distanakbun dan GTRA Kabupaten Ketapang. Jangan sampai masyarakat terus diminta memenuhi berbagai persyaratan, sementara perkembangan penyelesaiannya justru tidak diketahui.

Desember 2026 semakin dekat. Mampukah pemerintah menuntaskan persoalan agraria Desa Teluk Bayur sesuai batas waktu yang disampaikan dalam RDPU Komisi II DPR RI? Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.