Masih Banyak Lahan di Luar HGU, Tapi Ditanami Pohon Sawit, Diduga Oknum Perusahaan yang Melakukannya
MBN// – Selama ini masyarakat sering mendengar istilah HGU atau Hak Guna Usaha dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit. Namun, ada satu persoalan yang patut menjadi perhatian bersama, yakni masih ditemukan sejumlah areal perkebunan kelapa sawit yang secara visual berada di luar batas HGU perusahaan, tetapi faktanya di lapangan sudah ditanami dan dikuasai secara fisik untuk kegiatan perkebunan.
Persoalan ini bukan sekadar persoalan batas tanah di atas peta. Ini menyangkut kepastian hukum, hak masyarakat, tanggung jawab perusahaan, serta pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha perkebunan.
Melalui penelusuran peta BHUMI ATR/BPN yang kemudian dicocokkan dengan citra satelit, terlihat sejumlah titik yang patut ditelusuri lebih lanjut. Pada beberapa lokasi, batas HGU yang ditampilkan pada peta tidak mencakup seluruh areal yang secara fisik terlihat telah ditanami kelapa sawit.
Bahkan, terdapat pula areal yang pada tampilan peta BHUMI ATR/BPN belum terlihat sebagai bidang HGU, tetapi secara faktual sudah ditumbuhi tanaman sawit.
Pertanyaannya sederhana, atas dasar hukum apa perusahaan melakukan penanaman dan penguasaan fisik pada lahan-lahan tersebut?
Apakah sudah ada pelepasan hak dari masyarakat? Apakah sudah ada persetujuan pemilik tanah? Apakah lahan tersebut memiliki dasar penguasaan yang sah? Atau jangan-jangan areal tersebut hanya dimasukkan dalam wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP), kemudian dianggap seolah-olah perusahaan sudah memiliki hak untuk menguasainya?
Perlu dipahami masyarakat bahwa IUP dan HGU merupakan dua hal yang berbeda. IUP merupakan perizinan untuk menjalankan usaha perkebunan, sedangkan HGU merupakan hak atas tanah yang diberikan negara kepada pemegang hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, sebuah perusahaan yang memiliki IUP tidak serta-merta berhak menguasai dan menanami seluruh tanah yang masuk dalam wilayah izin usahanya, terlebih apabila di dalamnya terdapat tanah yang masih menjadi hak masyarakat.
Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan instansi yang membidangi perkebunan.
Jangan sampai masyarakat yang memiliki tanah dengan alas hak yang jelas justru berhadapan dengan persoalan ketika lahannya ditanami perusahaan, sementara batas HGU yang tercatat tidak mencakup seluruh areal yang telah dikuasai secara fisik.
Lalu bagaimana dengan kewajiban pajak perusahaan?
Ini juga menjadi pertanyaan yang tidak kalah penting. Apabila areal di luar HGU tersebut sudah dimanfaatkan sebagai kebun kelapa sawit produktif, bagaimana perusahaan melaporkan luas areal perkebunannya kepada Direktorat Jenderal Pajak? Apakah seluruh areal yang menjadi objek pajak sudah dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya?
Sebab, kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan tidak semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya sertifikat HGU. Ada ketentuan perpajakan yang juga mengatur areal di luar HGU yang menjadi satu kesatuan fisik dengan kegiatan perkebunan.
Kita tidak sedang menuduh seluruh perusahaan perkebunan melakukan pelanggaran. Namun, apabila benar terdapat penguasaan dan penanaman sawit di luar HGU tanpa dasar hukum yang sah, maka persoalan ini harus diperiksa dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah jangan hanya sibuk mengawasi masyarakat yang menggarap tanah, tetapi juga harus memastikan perusahaan besar menjalankan kegiatan perkebunannya sesuai batas hak dan perizinan yang dimiliki.
Jangan sampai hukum terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi tidak memberikan kepastian ketika berhadapan dengan persoalan penguasaan lahan oleh perusahaan.
ATR/BPN harus berani membuka dan mengklarifikasi data batas HGU. Dinas Perkebunan harus melakukan pemeriksaan kesesuaian areal usaha dengan perizinannya. Sementara itu, instansi perpajakan juga perlu memastikan pelaporan objek pajak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Jika ditemukan pelanggaran, jangan berhenti pada sebatas teguran atau pendataan. Harus ada tindakan hukum dan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanah bukan sekadar hamparan lahan yang bisa ditanami sesuka hati. Di dalamnya ada hak masyarakat, ada kewenangan negara, dan ada kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha.
Jangan sampai lahan di luar HGU terus ditanami, sementara negara hanya melihat dari atas meja.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian: siapa yang menguasai tanah, apa dasar hukumnya, berapa luas yang dikuasai, dan apakah seluruh kewajibannya kepada negara sudah dipenuhi?
Sebab, negara tidak boleh kalah dalam memastikan kepastian hukum atas tanah rakyatnya.
Anonim
