MBN / KETAPANG, Dampak bungkamnya Feria Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang kepada awak media berbuntut panjang. Sebagai pejabat publik yang digaji uang rakyat, Feria seharusnya tahu dengan aturan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Awak media melakukan konfirmasi kepada Jamhuri, Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, terkait sikap anti kritik para Kepala OPD.
Pertanyaan yang dilontarkan awak media adalah, apakah ada perintah dari Bupati dan Wakil Bupati Ketapang kepada semua Dinas atau OPD agar tidak menjawab setiap konfirmasi awak media?
Dengan tegas Jamhuri membantah.
Jamhuri tegaskan tidak ada perintah dari Pak Bupati dan Wakil Bupati agar para OPD tidak menjawab konfirmasi dari kawan-kawan media.
“Itu tidak ada perintah Pak Bupati seperti itu, dan terhadap masalah ini seharusnya OPD terkait jangan diam harus direspon,” tegas Jamhuri.
Jamhuri bahkan langsung mengambil tindakan.
“Baik terimakasih, akan saya lanjutkan ke Inspektorat lah temuan kawan-kawan media ini, dan ia jelaskan sudah boleh hubungi Ibu Kadis Kesehatan, sudah saya WA dia (Feria),” tutup pesan WhatsApp Jamhuri Wakil Bupati.
Respon Feria Aneh, Balik Tanya Wartawan
Saat awak media melakukan konfirmasi kepada Feria Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, atas pesan Pak Jamhuri Wakil Bupati, barulah ada respon dari Feria Kadis Kesehatan Kabupaten Ketapang.
Namun ditemukan keanehan, karena pesan konfirmasi/pertanyaan yang awak media sampaikan tidak terjawab oleh Feria sebagaimana mestinya.
Malah pesan konfirmasi/pertanyaan awak media tersebut dikembalikannya, ditambah kata-kata lain.
“Ijin bang..seperti ini adanya, Bila untuk lebih lanjut Abang bisa hubungi PPK lama, Saya pun senang ada yg bantu pengawasan,” tutup pesan WhatsApp Feria kepada awak media.
Jawaban tersebut dinilai tidak nyambung dan bentuk lempar tanggung jawab sebagai Kepala Dinas.
LSM Tindak: Pejabat Tidak Benar
Supriadi dari LSM Tindak Indonesia, sangat kecewa dengan tingkah laku para pejabat publik di Kabupaten Ketapang, khususnya Feria Kepala Dinas Kesehatan.
“Kalau tidak ada statement atau arahan dari Pak Jamhuri Wakil Bupati, mungkin mereka tidak senang dengan kawan-kawan media dan LSM atau kritikan,” ujar Supriadi.
“Patut diduga dengan hadirnya awak media atau LSM di pembangunan Puskesmas Tumbang Titi, membuat kerja mereka terganggu, karena ketahuan menggunakan material tidak sesuai gambar kerja (bestek). Ini Feria Kepala Dinas Kesehatan pejabat tidak benar,” tegas Supriadi LSM Tindak Indonesia.
IWO-I Minta Inspektorat Turun Bongkar Besi Banci
Mustakim Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) DPD Kabupaten Ketapang, meminta Jamhuri Wakil Bupati Ketapang agar menurunkan Inspektorat ke lapangan.
“Kita cek sama-sama, jika besi tersebut tidak sesuai gambar kerja (bestek) bongkar material besi tersebut,” tegas Mustakim.
“Ini uang negara untuk pembangunan, bukan uang pribadi kontraktor, bukan uang pejabat, jangan sewenang-wenang, karena kegiatan ini lelang, semua telah dihitung. Kalau merasa dirugikan atas pekerjaan tersebut, kenapa ditawar? Ini menunjukkan dugaan niat kolusi dan korupsi berjamaah,” tutup Mustakim.
