MBN//Ketapang//Kalbar – Persoalan pengelolaan dana desa kembali menjadi sorotan. Kali ini, masyarakat Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masih mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan permasalahan dana TKD desa yang sebelumnya telah dilaporkan oleh seseorang berinisial “M” ke Polres Ketapang.
Ironisnya, laporan tersebut dikabarkan sudah berjalan hampir tiga tahun. Namun hingga saat ini, menurut informasi yang disampaikan pelapor, belum terlihat titik terang terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Tidak hanya persoalan dana TKD desa, dugaan persoalan lain juga mencuat terkait program ketahanan pangan tahun 2025. Berdasarkan informasi yang diterima, total anggaran ketahanan pangan untuk kelompok mencapai Rp245 juta. Namun, dari jumlah tersebut, kelompok disebut hanya menerima sekitar Rp37 juta.
Jika informasi ini benar, tentu menjadi persoalan serius yang perlu dijelaskan secara terbuka. Ke mana aliran anggaran selebihnya? Bagaimana mekanisme penyalurannya? Dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut?
Jangan sampai program yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan justru menimbulkan tanda tanya di tengah kelompok penerima manfaat.
Dalam persoalan ini, aparat penegak hukum, khususnya Polres Ketapang, diharapkan menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Sebab, masyarakat melaporkan suatu persoalan tentu berharap adanya kepastian hukum, bukan justru dibiarkan bertahun-tahun tanpa kejelasan perkembangan penanganannya.
Pihak Propam Polres Ketapang juga diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap proses penanganan laporan tersebut, terutama untuk memastikan apakah pelayanan dan tindak lanjut laporan masyarakat telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin mengetahui sejauh mana laporan yang telah disampaikan diproses dan apakah ada langkah konkret dari aparat penegak hukum.
Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum hanya karena laporan yang disampaikan tidak kunjung mendapatkan kejelasan.
Penegakan hukum bukan hanya soal menerima laporan, tetapi juga bagaimana memberikan kepastian dan menunjukkan bahwa setiap pengaduan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
Kini masyarakat menunggu, apakah persoalan Desa Air Hitam Hulu ini akan mendapatkan kejelasan, atau kembali menjadi laporan yang sekadar tercatat tanpa penyelesaian?
Sumber : Masyarakat Desa Air Hitam Hulu
