MBN / Ibiza, Spanyol – Persoalan dugaan ketidakabsahan dokumen yang digunakan oleh sejumlah warga Sahrawi di Spanyol kembali membuka perhatian terhadap persoalan yang jauh lebih besar: nasib panjang para pengungsi Sahrawi yang selama puluhan tahun hidup dalam kondisi sulit di kamp-kamp pengungsian Tindouf, Aljazair. Di tengah proses verifikasi administrasi oleh otoritas Spanyol, penting agar penegakan hukum tetap berjalan tegas, tetapi juga manusiawi dan tidak menjadikan masyarakat pengungsi sebagai korban baru dari persoalan yang mereka sendiri mungkin tidak ciptakan.
Dokumen resmi Kepolisian Nasional Spanyol melalui Unit Pemberantasan Jaringan Imigrasi dan Pemalsuan Dokumen (UCRIF) di Ibiza, tertanggal 1 Oktober 2026, menyebut bahwa pihak kepolisian memperoleh informasi mengenai sejumlah orang, sebagian besar berasal dari Republik Demokratik Arab Sahrawi (RASD), yang diduga menyerahkan dokumen mengenai hubungan atau garis keturunan ayah kepada berbagai organisasi dan perusahaan. Dokumen tersebut digunakan untuk membuktikan status sebagai orang tua dari seorang anak di bawah umur, antara lain dalam rangka mengajukan manfaat terkait kelahiran dan perawatan anak.
UCRIF menyatakan bahwa pemeriksaan awal menemukan unsur-unsur yang membuat keaslian dan validitas dokumen tersebut perlu diverifikasi. Karena itu, kepolisian meminta hotel-hotel di Ibiza dan Formentera menyerahkan salinan dokumen yang pernah digunakan untuk membuktikan hubungan paternal tersebut, serta memberi tahu apakah dokumen aslinya masih berada dalam penguasaan mereka.
Surat tersebut penting, tetapi juga perlu dibaca secara hati-hati. Surat itu merupakan permintaan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi, bukan putusan bahwa seluruh dokumen tersebut palsu atau bahwa semua orang Sahrawi yang menggunakannya telah melakukan tindak pidana. Perbedaan antara “dokumen yang perlu diverifikasi” dan “dokumen yang telah terbukti palsu” sangat penting dalam negara hukum.
Persoalan ini menjadi semakin sensitif di tengah perdebatan mengenai kemungkinan pemberian kewarganegaraan Spanyol kepada warga Sahrawi dan keturunan mereka yang lahir di Sahara ketika wilayah tersebut berada di bawah administrasi Spanyol. Dalam situasi seperti itu, dokumen mengenai identitas, kelahiran, hubungan keluarga, dan garis keturunan tentu memiliki arti yang sangat besar.
Namun, masyarakat internasional juga harus memahami kondisi historis yang melatarbelakangi persoalan dokumentasi tersebut. Kehidupan para pengungsi di Tindouf bukanlah persoalan administratif semata. Selama bertahun-tahun, mereka hidup jauh dari tanah asal, menghadapi keterbatasan ekonomi dan berbagai ketidakpastian mengenai masa depan. Dalam kondisi seperti itu, sistem pencatatan sipil, dokumen keluarga, dan administrasi kependudukan tentu menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan masyarakat yang hidup dalam sistem negara dengan administrasi yang stabil selama beberapa generasi.
International human rights activist Wilson Lalengke, yang selama ini memberikan perhatian terhadap persoalan kemanusiaan masyarakat pengungsi Sahrawi di Tindouf, memandang bahwa kasus semacam ini harus ditangani dengan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap manusia yang berada dalam kondisi rentan.
Menurut Wilson, jika benar ditemukan dokumen palsu, pihak yang memproduksi, mengatur, atau secara sadar memperdagangkannya harus dimintai pertanggungjawaban. Tetapi masyarakat pengungsi yang mungkin menggunakan dokumen tanpa mengetahui persoalan di balik penerbitannya tidak boleh otomatis diposisikan sebagai pelaku.
“Jangan sampai orang-orang yang sudah puluhan tahun hidup sebagai pengungsi justru menjadi korban kedua dari persoalan dokumentasi. Jika ada pemalsuan, telusuri siapa pembuatnya, siapa yang mengedarkannya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang secara sadar menggunakannya. Jangan berhenti pada orang yang paling lemah,” terang Wilson Lalengke dari Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf John Rawls mengenai keadilan sebagai fairness. Keadilan tidak cukup hanya dengan menerapkan aturan yang sama secara formal; masyarakat juga perlu memperhatikan posisi mereka yang berada dalam keadaan paling rentan. Dalam konteks ini, pemeriksaan dokumen harus dilakukan secara objektif tanpa mengabaikan kondisi historis dan sosial para pengungsi.
Pemikiran Hannah Arendt mengenai hak untuk memiliki “hak untuk mempunyai hak” juga relevan. Arendt menunjukkan bagaimana seseorang yang kehilangan keanggotaan politik dan perlindungan kewarganegaraan dapat menjadi sangat rentan terhadap ketidakadilan. Para pengungsi, karena keterbatasan status politik dan administratif, menghadapi persoalan yang tidak dialami oleh warga negara yang memiliki dokumen kependudukan lengkap dan sistem perlindungan negara yang mapan.
Di sisi lain, prinsip Immanuel Kant mengenai martabat manusia mengingatkan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan administratif atau politik. Pemeriksaan hukum harus tetap memandang setiap individu sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak untuk diperlakukan secara adil.
Kemungkinan adanya jaringan yang terkait dengan pihak-pihak tertentu, termasuk kemungkinan keterlibatan unsur yang berafiliasi dengan Polisario Front atau perwakilannya dalam pembuatan, penyebaran, maupun penggunaan dokumen palsu, juga perlu ditempatkan secara proporsional. Sejauh informasi yang tersedia dalam surat UCRIF, tidak terdapat kesimpulan bahwa jaringan semacam itu telah terbukti ada atau terlibat. Karena itu, kemungkinan tersebut harus diperlakukan sebagai salah satu arah penyelidikan, bukan sebagai fakta yang sudah terbukti.
Yang paling penting adalah agar penyelidikan berjalan sampai ke sumber persoalan. Jika ada pemalsuan, siapa pembuatnya? Bagaimana dokumen tersebut diterbitkan? Siapa yang mendistribusikannya? Siapa yang memperoleh keuntungan? Dan apakah orang-orang yang menyerahkan dokumen tersebut mengetahui bahwa dokumen itu bermasalah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar menemukan siapa yang terakhir menggunakan sebuah dokumen.
Pada akhirnya, persoalan ini seharusnya menjadi momentum untuk mencari solusi yang manusiawi, adil, dan permanen bagi masyarakat Sahrawi, bukan memperpanjang penderitaan mereka. Penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen harus dilakukan jika memang terbukti terjadi, tetapi pada saat yang sama masyarakat internasional perlu terus mencari jalan keluar atas akar persoalan pengungsian yang telah berlangsung terlalu lama.
Bagi Wilson Lalengke, perjuangan membela hak-hak manusia tidak boleh berhenti pada batas negara atau persoalan politik. Para pengungsi Tindouf membutuhkan masa depan yang lebih baik, kepastian mengenai identitas dan hak mereka, serta solusi yang bermartabat. Mereka tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian dari satu generasi ke generasi berikutnya
Keadilan yang sesungguhnya bukan hanya menemukan siapa yang salah. Keadilan juga berarti memastikan bahwa mereka yang paling rentan tidak dikorbankan demi menutup kegagalan sistem yang lebih besar.
(PERSISMA/Red)