Bupati Apresiasi Normalisasi Sungai melalui CSR PT MPL, Dorong Penyelesaian Fasilitas Rumah Adat untuk Kepentingan Masyarakat
MBN// Ketapang// Kalbar — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, turun langsung meninjau proses normalisasi Sungai Kendawangan di Desa Sukakarya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, pada Jumat, 23 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga meninjau perkembangan penyelesaian sengketa Rumah Adat Melayu Marau agar fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat.
Bupati Apresiasi Normalisasi Sungai melalui CSR PT MPL
Dalam peninjauan di Sungai Kendawangan, Alexander Wilyo menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan normalisasi sungai yang didukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Makmur Prima Lestari (PT MPL).
Menurutnya, kegiatan normalisasi ini memiliki arti penting bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Hulu dan Kampung Hilir yang selama ini mengandalkan aliran Sungai Kendawangan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan normalisasi Sungai Kendawangan dengan CSR dari PT MPL. Ini sangat baik untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat dua kampung, yaitu Kampung Hulu dan Hilir, yang memang mengandalkan aliran sungai sebagai kebutuhan sehari-hari,” terang Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Kepala Desa Sukakarya, Ketua RT 06 Akib, serta sejumlah masyarakat setempat. Mereka turut menunjukkan secara langsung lokasi pekerjaan normalisasi, termasuk titik penumpukan kayu di tengah sungai yang sedang dikeruk menggunakan alat berat jenis excavator.
Normalisasi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi aliran sungai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan air pada Sungai Kendawangan.
Bupati Tinjau Penyelesaian Sengketa Rumah Adat Melayu Marau
Usai meninjau Sungai Kendawangan, Bupati Ketapang melanjutkan kunjungan ke Rumah Adat Melayu Marau untuk melihat perkembangan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan fasilitas tersebut.
Peninjauan ini menjadi perhatian penting agar persoalan yang ada dapat segera dituntaskan sehingga Rumah Adat Melayu bisa kembali dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan adat, sosial, dan kemasyarakatan di Kecamatan Marau.
Alexander Wilyo juga menyoroti kebutuhan fasilitas pendukung Rumah Adat Melayu, terutama pagar keliling, dapur, dan toilet atau WC. Ia meminta agar proses pengajuan bantuan melalui proposal kepada sejumlah perusahaan di sekitar wilayah tersebut segera ditindaklanjuti.
“Kalau sudah terselesaikan sengketanya, sekarang yang kurang tinggal apa? Kalau proposal sudah masuk ke beberapa perusahaan sekitar untuk pagar keliling, dapur, serta WC, segera diproses,” ujar Bupati Ketapang.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya tindak lanjut yang konkret, baik dalam penyelesaian persoalan sengketa maupun pemenuhan sarana pendukung, agar Rumah Adat Melayu tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi benar-benar dapat difungsikan untuk kepentingan masyarakat.
Masyarakat Menantikan Tindak Lanjut Nyata
Kunjungan Bupati Ketapang ke dua lokasi tersebut menyoroti dua kebutuhan penting masyarakat Kecamatan Marau, yakni keberlanjutan upaya normalisasi Sungai Kendawangan sebagai sumber kebutuhan air warga serta penyelesaian persoalan Rumah Adat Melayu agar dapat segera digunakan.
Dukungan CSR PT MPL terhadap normalisasi sungai menjadi langkah yang diapresiasi pemerintah daerah. Sementara itu, penyelesaian sengketa dan pemenuhan fasilitas Rumah Adat Melayu masih memerlukan tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.
Masyarakat tentu berharap agar proses normalisasi sungai berjalan optimal dan kebutuhan fasilitas Rumah Adat Melayu segera terealisasi, sehingga kedua upaya tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Desa Sukakarya dan masyarakat Kecamatan Marau secara luas. LD
