Ada Apa dengan PT Indo Sawit Kekal (ISK) dan PT Usaha Agro Indonesia (UAI) terhadap Masyarakat Desa Danau Buntar, Kabupaten Ketapang???

oleh -499 Dilihat
oleh

Ada Apa dengan PT Indo Sawit Kekal (ISK) dan PT Usaha Agro Indonesia (UAI) terhadap Masyarakat Desa Danau Buntar, Kabupaten Ketapang???

MBN//KETAPANG-KALBAR – Konflik lahan antara masyarakat Desa Danau Buntar, Kabupaten Ketapang, dengan PT Indo Sawit Kekal (ISK) dan PT Usaha Agro Indonesia (UAI) hingga kini disebut belum menemukan titik penyelesaian. Persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut kembali menjadi sorotan setelah masyarakat mengungkapkan bahwa lahan mereka seluas kurang lebih 6.000 hektare diduga telah dikuasai oleh pihak perusahaan tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Persoalan ini bukanlah masalah baru. Masyarakat mengaku telah berulang kali memperjuangkan hak atas lahan tersebut, dengan harapan adanya penyelesaian yang adil dan kepastian hukum terhadap tanah yang mereka klaim sebagai milik masyarakat.

Bahkan, persoalan tersebut telah diadukan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar). Masyarakat berharap laporan dan pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius, termasuk mendorong keterlibatan pihak-pihak berwenang di tingkat pusat apabila diperlukan.

Di sisi lain, masyarakat mengaku mulai kehilangan harapan terhadap Pemerintah Kabupaten Ketapang. Pasalnya, beberapa kali upaya meminta perhatian dan pertolongan kepada pemerintah daerah dinilai belum membuahkan hasil penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

“Kami sudah bertahun-tahun memperjuangkan persoalan ini. Harapan kami sederhana, hak masyarakat jangan sampai diabaikan. Kami ingin ada penyelesaian yang jelas dan keadilan bagi masyarakat,” demikian keluhan yang disampaikan Ebet, salah seorang masyarakat Desa Danau Buntar.

Kini, masyarakat berharap Kejati Kalbar dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditelusuri berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanyaan besarnya, bagaimana kejelasan status lahan kurang lebih 6.000 hektare tersebut? Apakah proses penguasaan dan pemanfaatannya oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Dan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak masyarakat?

Persoalan ini membutuhkan keterbukaan, pemeriksaan, dan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Jangan sampai masyarakat harus terus bertahun-tahun menunggu jawaban atas persoalan tanah yang mereka perjuangkan. Tim

Sumber: Ebet, Masyarakat Desa Danau Buntar. 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.