HEBOH! Kades Kuala Tolak Hj. Nurhasimah Dipanggil Polisi, Ali Aspar dan Masrang Turut Dimintai Klarifikasi Dugaan Penyimpangan Dana BUMDes

oleh -5 Dilihat
oleh

MBN//KETAPANG-KALBAR– Penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, mulai memasuki babak baru.

Kabar pemanggilan sejumlah pihak oleh Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Ketapang menjadi perhatian. Pasalnya, pihak yang dipanggil bukan hanya Kepala Desa Kuala Tolak, Hj. Nurhasimah, tetapi juga Ali Aspar dan Masrang.

Berdasarkan dua surat undangan wawancara klarifikasi yang diterbitkan Polres Ketapang tertanggal 17 November 2026, masing-masing bernomor B/2133/XI/Res.3.3/2026/Reskrim-III dan B/2134/XI/Res.3.3/2026/Reskrim-III, penyidik Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Ketapang tengah melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana BUMDes Desa Kuala Tolak.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyelidikan mencakup pengelolaan dana BUMDes sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Hj. Nurhasimah selaku Kepala Desa Kuala Tolak dan Ali Aspar dijadwalkan hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik pada Sabtu, 21 November 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Pemeriksa Unit III Tipidkor Polres Ketapang.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh, Masrang juga turut dipanggil untuk dimintai klarifikasi pada hari yang sama.

Pemanggilan ini menjadi perhatian tersendiri mengingat pengelolaan dana BUMDes merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana yang dikelola semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari sisi administrasi, penggunaan anggaran maupun hasil usaha yang dijalankan.

Publik tentu bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya pengelolaan BUMDes Kuala Tolak selama enam tahun terakhir? Apakah seluruh anggaran telah dikelola sesuai peruntukannya? Bagaimana laporan pertanggungjawaban dan hasil usaha BUMDes selama periode tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi proses penyelidikan aparat penegak hukum.

Perlu ditegaskan, pemanggilan untuk wawancara klarifikasi dalam tahap penyelidikan bukan berarti pihak-pihak yang dipanggil telah terbukti melakukan tindak pidana. Semua pihak tetap harus dihormati haknya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Masyarakat berharap Polres Ketapang dapat mengusut persoalan ini secara profesional, transparan dan objektif. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kini publik menunggu, apa sebenarnya yang terjadi di balik pengelolaan dana BUMDes Kuala Tolak selama Tahun Anggaran 2020 hingga 2025? Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.