MBN / MELAWI — Melawi saat ini sedang mengalami fase di mana terjadinya kelangkaan BBM subsidi, dikarenakan kemarau yang melanda hampir lebih dua bulan diduga pasokan melalui jalur ponton terkendala, sehingga pihak Pertamina harus melakukan pasokan langsung dari Pontianak melalui jalur darat menggunakan mobil tengki langsung ke setiap SPBU yang ada.
Melihat penomena tersebut ketua DPRD kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP melalui media ini mengungkapkan, akan segera memanggil pihak Pertamina untuk berkoodinasi, serta akan segera memerintahkan pemerintah daerah melalui dinas terkait turun kelapangan melakukan pengawasan dan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait lainya untuk melakukan penertiban di setiap SPBU yang ada lebih mengutamakan kendaraan pribadi dan melakukan pelarangan terhadap oknum yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen dan pembelian bbm bolak balik di setiap SPBU, terang beliau kepada media ini.
Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP mengatakan persoalan distribusi BBM bersubsidi sebenarnya telah berulang kali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Melawi.
Menurut beliau, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran. Pengawasan juga harus diperketat untuk mencegah terjadinya kebocoran distribusi yang berpotensi memicu kelangkaan di lapangan serta gejolak sosial yang dimungkinkan akan terjadi.
Ia menilai kelangkaan BBM bersubsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP pun meminta untuk masyarakat untuk tidak begitu panik menghadapi hal tersebut selain kondisi alam yang tidak juga kita inginkan dengan kemarau yang begitu panjang dan menyebabkan pasokan BBM ke setiap SPBU terkendala, pihaknya akan sesegera mungkin melakukan koordinasi agar pasokan serta suplay BBM normal seperti adanya dan akan memanggil pihak SPBU yang ada untuk lebih mengutamakan masyarakat yang sekedar melakukan pengisian BBM untuk kendaraan dan tidak melakukan penjualan kepada pembeli yang bolak balik di setiap SPBU.
Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP serta atas nama DPRD Kabupaten Melawi berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani melalui koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah kabupaten Melawi, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha Dengan demikian, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat Melawi khususnya.
