MBN / NANGA PINOH – Kelangkaan BBM subsidi di Kabupaten Melawi memicu keresahan. LIBAS [Lumbung Informasi Borneo Act Sweep] mendesak Aparat Penegak Hukum [APH] khususnya Polres Melawi untuk segera menindak tegas para spekulan dan pengetap BBM yang berkeliaran di setiap SPBU.
Pantauan LIBAS di lapangan menunjukkan kondisi SPBU di Melawi saat ini lengang dari masyarakat umum. Namun di saat yang sama, antrean panjang justru didominasi oleh kelompok yang diduga pengetap. Mereka menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk antri bolak-balik.
“Keresahan masyarakat Melawi saat ini nyata. BBM subsidi langka, harga di pengecer melambung. Ini terjadi karena ada pembiaran terhadap para spekulan. Postingan warga di media sosial sudah menjerit, tapi seolah tidak ada tindakan,” tegas Ketua LIBAS Kabupaten Melawi, Jasli Harpansyah, Rabu [3/9/2026].
Menurut Jasli, praktik pengetapan ini tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga memicu potensi konflik sosial di lapangan.
“Kami minta Kapolres Melawi jangan tutup mata. Segera tertibkan, beri tindakan hukum tegas kepada para spekulan BBM. Jangan sampai karena pembiaran ini muncul gesekan antara masyarakat dengan pengetap,” desaknya.
LIBAS menilai BBM subsidi adalah hak masyarakat, bukan komoditi untuk meraup keuntungan pribadi. Jika dibiarkan, maka tujuan negara memberikan subsidi justru gagal.
TUNTUTAN LIBAS KEPADA APH:
1. Razia dan Penindakan: Lakukan operasi rutin di semua SPBU untuk menindak pengetap dan pengantri bolak-balik.
2. Proses Hukum: Jangan hanya ditertibkan. Bila terbukti melanggar, proses sesuai UU Migas.
3. Pengawasan Ketat: Perintahkan SPBU untuk lebih selektif dan mencatat kendaraan yang mengisi.
“Libas tidak akan diam. Jika APH terus membiarkan, kami akan turun ke jalan bersama masyarakat untuk mengawal BBM subsidi sampai ke tangan yang berhak,” pungkas Jasli.
